Perubahan kurikulum di Indonesia kembali terjadi. Kali ini, Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan secara bertahap kembali menimbulkan tanda tanya di kalangan pendidik dan peserta didik. Apakah sistem pendidikan kita terlalu sering berganti arah? Ataukah slot gacor thailand sebuah proses adaptasi yang memang dibutuhkan zaman? Yang pasti, setiap kali kurikulum berganti, guru dan siswa selalu jadi pihak yang paling terdampak.
Perubahan Kurikulum yang Terlalu Cepat
Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mengganti kurikulum beberapa kali: dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Setiap perubahan membawa semangat dan konsep baru, tetapi juga menghadirkan kebingungan, terutama di lapangan.
Siswa sering kali menjadi “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum matang. Ketika baru saja mulai terbiasa dengan satu sistem, mereka harus beradaptasi lagi dengan sistem yang berbeda. Begitu pula dengan guru, yang harus terus belajar ulang, menyusun perangkat ajar, dan mencari cara baru dalam menyampaikan materi.
Guru Terbebani, Siswa Kehilangan Fokus
Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus menyesuaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mengevaluasi asesmen, dan menyerap berbagai pelatihan implementasi kurikulum baru. Proses ini menyita waktu dan energi, terutama bagi guru senior yang sudah nyaman dengan metode sebelumnya. Akibatnya, kualitas pembelajaran bisa terganggu, karena guru sendiri merasa belum sepenuhnya siap.
Di sisi lain, siswa menjadi kebingungan karena pendekatan yang berubah-ubah. Ada siswa yang nyaman dengan sistem evaluasi tradisional, tapi tiba-tiba harus belajar dengan pendekatan berbasis proyek. Sebagian merasa tidak mendapatkan fondasi yang cukup kuat karena perubahan yang terlalu cepat.
Kurikulum Merdeka: Solusi atau Masalah Baru?
Kurikulum Merdeka hadir dengan semangat memberikan kebebasan belajar, diferensiasi, dan pembelajaran yang lebih kontekstual. Namun, implementasinya di lapangan tidak semudah yang tertulis di buku panduan. Sekolah-sekolah yang minim fasilitas atau berada di daerah tertinggal menghadapi tantangan besar untuk menerapkan sistem ini.
Tidak semua guru siap menggunakan teknologi, belum semua siswa memiliki perangkat yang mendukung, dan belum semua daerah memiliki jaringan internet yang memadai. Maka, ketimpangan pendidikan justru bisa makin terasa, alih-alih menghilang.
Perlu Evaluasi Menyeluruh Sebelum Ganti
Pergantian kurikulum idealnya dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum sebelumnya. Apa yang berhasil dan apa yang gagal harus menjadi bahan pertimbangan yang matang. Jangan sampai perubahan hanya berdasarkan pergantian menteri atau tren global semata, tanpa mempertimbangkan kesiapan ekosistem pendidikan di Indonesia.
Solusi: Konsistensi, Pelatihan, dan Keterlibatan Guru
Pemerintah perlu menetapkan kurikulum yang konsisten setidaknya dalam jangka menengah, misalnya 10 tahun. Dalam waktu tersebut, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, pemenuhan fasilitas belajar, dan pendampingan implementasi.
Yang tak kalah penting, guru dan siswa harus dilibatkan dalam evaluasi kurikulum. Jangan hanya berdasarkan keputusan elit tanpa mendengar suara lapangan. Pendidikan adalah proses jangka panjang, bukan percobaan terus-menerus.